Dedi Mulyadi Larang Study Tour di Sekolah, Asparnas Jabar Khawatir Pariwisata Terdampak

Jabar News | Bandung – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengeluarkan pernyataan tegas melalui akun media sosialnya terkait larangan kegiatan study tour bagi sekolah-sekolah di Jawa Barat. Kebijakan ini diambil untuk meringankan beban finansial orang tua siswa. Namun, kebijakan tersebut menuai beragam reaksi, terutama dari pelaku industri pariwisata yang khawatir akan dampaknya terhadap sektor ekonomi dan UMKM di daerah wisata.

Dedi Mulyadi: “Sekolah Tidak Boleh Membebani Orang Tua”

Dalam unggahan di akun media sosialnya, Dedi Mulyadi menegaskan bahwa sekolah tidak boleh lagi mengadakan study tour yang berpotensi memberatkan orang tua siswa.

"Sekolah tidak boleh lagi membebani orang tua dengan biaya study tour yang mahal. Fokus kita adalah pendidikan yang berkualitas tanpa memberatkan. Banyak orang tua yang mengeluh karena harus mengeluarkan uang dalam jumlah besar hanya untuk perjalanan wisata sekolah," ujar Dedi.

Menurutnya, banyak sekolah yang menjadikan study tour sebagai ajang wisata, bukan sebagai bagian dari pembelajaran yang esensial. Hal ini dinilai justru mengalihkan fokus utama pendidikan di sekolah.

Asparnas Jabar: Pariwisata dan UMKM Bisa Terganggu

Kebijakan ini langsung mendapat tanggapan dari Ketua Asosiasi Pariwisata Nasional (Asparnas) Jawa Barat, R. Rosana Bartaji. Ia menyampaikan kekhawatirannya bahwa larangan ini bisa berdampak buruk pada industri pariwisata di Jawa Barat.

"Larangan study tour dapat menurunkan aktivitas pariwisata di Jawa Barat. Aktivitas pariwisata dirasakan langsung dampak ekonominya oleh masyarakat di lingkungan pariwisata tersebut. Potensi UMKM pun akan terganggu," kata Rosana saat ditemui awak media di kediamannya.

Menurutnya, sektor pariwisata merupakan salah satu tulang punggung ekonomi daerah. Banyak masyarakat menggantungkan hidup dari kunjungan wisatawan, termasuk dari rombongan pelajar. Jika sekolah tidak lagi melakukan study tour, maka akan terjadi penurunan kunjungan ke berbagai destinasi wisata, yang otomatis akan berdampak pada pendapatan masyarakat sekitar.

Target 100 Juta Wisatawan Bisa Terancam

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat, Herman Suryatman, sebelumnya menargetkan 100 juta kunjungan wisatawan lokal dan 1 juta wisatawan mancanegara ke Jawa Barat. Dengan adanya kebijakan ini, banyak pihak mempertanyakan apakah target tersebut masih bisa tercapai.

Berdasarkan data, rombongan siswa yang melakukan study tour selalu menjadi salah satu kontributor dalam jumlah kunjungan wisatawan domestik. Jika kebijakan ini diterapkan secara penuh, maka jumlah kunjungan bisa mengalami penurunan signifikan.

Di kalangan masyarakat, kebijakan ini menuai respons beragam. Sejumlah orang tua siswa menyambut baik keputusan Dedi Mulyadi karena merasa tidak lagi terbebani dengan biaya study tour yang kadang mencapai jutaan rupiah. Namun, di sisi lain, para pelaku usaha di sektor pariwisata merasa kebijakan ini seharusnya dikaji lebih dalam agar tidak merugikan pihak lain.

Dedi Mulyadi berencana mengeluarkan surat edaran resmi terkait larangan ini dalam waktu dekat. Ia juga menegaskan bahwa akan ada sanksi bagi sekolah yang tetap mengadakan study tour di luar kebijakan yang ditetapkan.

Sementara itu, Asparnas Jabar dan pelaku industri pariwisata berharap adanya dialog dengan pemerintah agar dapat menemukan solusi terbaik. Mereka mengusulkan agar study tour tetap bisa dilakukan dengan pengawasan ketat dan biaya yang lebih terjangkau bagi orang tua siswa. Atau tujuan study tour hanya di lingkungan Jawa Barat.

"Kami berharap bisa beraudiensi dengan Kang DM selaku Gubernur Jabar. Sehingga ada solusi alternatif yang bisa disepakati bersama," tutup Ketua Aspari Jabar dalam wawancara.

Polemik ini masih menjadi perdebatan di berbagai kalangan. Akankah kebijakan ini benar-benar membawa dampak positif bagi pendidikan, atau justru merugikan sektor ekonomi lokal?.