Tidak Cukup BLT, Ini Solusi Jitu Mengatasi PHK

JABAR NEWS - Resesi dan inflasi diprediksi akan terjadi di tahun 2023 mendatang. Meski demikian, para ekonom mengklaim Indonesia akan dapat menghadapi kondisi tersebut. 

Yang pasti, keduanya akan menyebabkan angka pemutusan hubungan kerja (PHK) semakin meningkat. Tahun ini saja, PHK sudah menimpa beberapa perusahaan termasuk beberapa startup.

Bersiap menghadapi kondisi ini, pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar) menyiapkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) oleh perusahaan yang terdampak langsung resesi ekonomi.

Pekerja yang berpotensi terkena PHK mayoritas berasal dari sektor padat karya, seperti perusahaan tekstil yang perdagangannya global. 

Resesi dan inflasi seolah tidak bisa dihindari dalam sistem kapitalisme saat ini. Menaikkan suku bunga atau menurunkannya, sama-sama berefek. Maju kena mundur kena. Akibatnya, PHK pun tidak dapat dielakkan. 

Di sisi lain, dalam sistem kapitalisme, tenaga kerja dianggap sebagai faktor produksi semata. Dengan pertimbangan prinsip ekonomi, pekerja dapat dengan mudah di-PHK.

Sebetulnya, persoalan akad diserahkan kepada pekerja dan pengusaha. Keduanya bisa berakad sesuai dengan keridaan kedua belah pihak.

Hanya saja, PHK menjadi problem karena terkait pemenuhan kebutuhan. Lagi-lagi, sistem kapitalisme memiliki kelemahan karena tidak memiliki konsep jaminan sosial.

Fenomena yang ada saat ini seperti BLT dan BSU, bisa dikatakan sangat jauh dari standar jamiman sosial.

Belum lagi, sebagaimana teori Keunggulan Mutlak Adam Smith, negara harus mengurangi perannya dalam perdagangan. Menurut Smith, kemakmuran suatu negara tidak ditentukan oleh banyaknya logam yang dimiliki, namun ditentukan oleh besarnya pendapatan nasional dalam bentuk Gross Domestic Product (GDP) dan sumbangan perdagangan luar negeri terhadap pembentukan GDP. Sehingga, diciptakanlah  perdagangan bebas. 

Konsep seperti ini tentu hanya akan menguntungkan para kapital, adapun para pekerja tersisihkan.

Sehingga, kapitalisme menyebabkan mereka yang seharusnya produktif berkarya harus mengerahkan berbagai kemampuan untuk mencari jalan mendapatkan pendapatan. Padahal, usia produktif yakni para pemuda, memiliki potensi sangat besar untuk memberi kontribusi lebih besar terkait peradaban.

Tampaknya, kita perlu menilik kepada syariat Islam yang pernah terbukti unggul dan mampu menyejahterakan.

Hal ini karena secara konsep, Islam berbeda dengan kapitalisme, dilihat dari beberapa segi berikut. 

Pertama, konsep Islam menjamin pemenuhan kebutuhan pokok individu. Karena Islam mewajibkan bekerja kepada laki-laki, maka penyediaan lapangan pekerjaan menjadi wajib pula. 

Dalilnya adalah kaidah 'ma la yatimmu alwajib illa bihi fahuwa wajib' (apa-apa yang tidak sempurna sebuah kewajiban, karena sesuatu, maka sesuatu itu menjadi wajib pula).

Teladan terbaik Nabi Muhammad SAW memberikan kapak kepada seorang laki-laki sebagai alat untuk bekerja, merupakan bentuk pemenuhan kewajiban ini pada masa itu.

Kedua, Islam menjamin pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat semisal kesehatan, pendidikan, dan keamanan secara gratis dan berkualitas.

Dikisahkan, Rasulullah SAW menyediakan guru dan dokter secara cuma-cuma bagi masyarakat pada waktu itu.

Dengan pola seperti ini, masyarakat tidak dibiarkan berjuang sendiri memenuhi kebutuhannya, karena negara memenuhinya

Ketiga, Mata uang berbasis emas dan perak. Kondisi ini akan mengantarkan nilai nominal mata uang akan sama dengan nilai intrinsiknya.

Selain itu, dengan berbasis emas dan perak, pertukaran luar negeri akan stabil, jauh dari spekulasi.

Menilik kepada sejarah, basis emas dan perak senantiasa digunakan pada masa pemerintahan Islam (sekitar 1400 abad). Namun memasuki abad 20, emas dan perak secara bertahap dihapuskan sebagai basis mata uang, yang mengakibatkan perekonomian menjadi tidak stabil karena berdasar pada sesuatu yang nonreal.

Dengan demikian, menyelesaikan problem PHK tidak cukup dengan pemberian BLT dan sejenisnya, namun harus disertai dengan solusi mendasar lainnya. 

Dengan penerapan syariat Islam, urusan masyarakat akan terpenuhi secara adil dan menyejahterakan. Pekerja giat bekerja dalam rangka memenuhi kewajiban. Sementara itu, berbagai hak-hak dasar sudah terjamin pemenuhannya oleh negara. Sehingga pemuda, bisa lebih optimal mengembangkan potensi mereka, berkarya memimpin peradaban.