Kasus Perkosaan Anak Tiri, Bukti Lemahnya Sistem Saat Ini

Jabar News | Majalengka - Baru saja khalayak dipertontonkan kabar perilaku bejat seorang ayah tiri yang melakukan pemerkosaan terhadap anak tirinya yang masih dibawah umur. Sontak saja berita ini begitu cepat mencuat dikalangan masyarakat kabupaten Majalengka.

Perilaku yang tidak beradab tersebut jelas membuat banyak masyarakat geleng-geleng kepala. Kasus ini terjadi di kecamatan Jatiwangi kabupaten Majalengka, perilaku tersebut tidak hanya dilakukan sekali saja tapi sudah beberapa kali dilakukan ayah tiri ketika sang ibu sedang tidak di rumah. (tribunnews, 11/12/2022)

Begitu miris kita saksikan tindakan yang tidak lazim tersebut dilakukan oleh sosok pemimpin keluarga kepada anaknya. Sosok yang harapannya bisa melindungi martabat keluarga dan menjaga kehormatan istri serta anak gadisnya justru monster mengerikan bagi sang anak.

Bukan kali ini saja kasus serupa terjadi, sebagaimana dilansir dari media liputan6.com, (13/12/2022) di Serang telah terjadi kasus rudapaksa yang dilakukan oleh pimpinan pondok pesantren kepada santriwatinya. Miris sekali, pondok pesantren yang seharusnya menjadi tempat menimba ilmu justru menjadi tempat yang menyimpan cerita kelam bagi para korban. Belum lagi kasus ayah kandung yang memperkosa anak kandungnya sendiri sampai hamil.

Data yang dikutip dari Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) yang diterbitkan pada 6 Maret 2019, menyebutkan bahwa anggota keluarga terdekat pun masih dapat melakukan kekerasan seksual. Tercatat ada 365 kasus terlapor yang dilakukan oleh ayah, 163 oleh ayah tiri, setelah kasus yang paling banyak oleh pacar sejumlah 1.670 (ketikunpad, 15/12/2022)

Miris, tidak ada lagi tempat yang nyaman bagi anak, sampai di lingkungan keluarga sendiri. Kenapa bagi anak tidak ada lagi tempat yang nyaman? Padahal anak sangat membutuhkan perlindungan. Anak adalah aset masa depan. Masa kanak-kanak adalah masa tumbuh kembang. Perlakuan yang benar di masa ini potensi anak akan berkembang. Anak akan menjadi SDM tangguh pengisi pembangunan. 

Namun, saat ini peran orang tua dalam keluarga yang menjadi bagian dari masyarakat sangat minim dalam melindungi, mendidik, dan mengawasi anak-anaknya di dalam pergaulan, baik di lingkungan keluarga dan sekitar tempat tinggal.

Ironisnya lagi, secara internal telah runtuhnya moralitas keluarga yang mendorong terjadinya inses yang menjadikan anak menjadi korban kekerasan, baik dari orang tua dan saudara (tiri maupun kandung) dan sanak keluarga lainnya yang bermental bejat. 

Ada juga faktor yang disebabkan pendidikan karakter anak di sekolah masih kurang memadai. Sehingga anak-anak sangat mudah terkontaminasi dengan pergaulan bebas dan mudah terbujuk rayu oleh orang-orang yang tidak mempedulikan masa depan anak-anak.

Di sisi lainnya ada faktor lemahnya penegakan hukum terhadap para pelaku kekerasan. Hukuman yang diberikan terlalu ringan, sehingga tidak menimbulkan efek jera. Faktor penegakan hukum ini cukup memberi andil terulangnya kembali kasus-kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan. 

Menurut advokat Taufiq Nugroho, M.H dalam tayangan youtube Kacamata Hukum menyampaikan bahwa pelaku rudapaksa pada anak dibawah usia 18 tahun bisa dikenai pasal berlapis yakni pasal 285 KUHP tentang tindak kejahatan pemerkosaan dengan hukuman maksimal 12 tahun penjara dan pasal 81 UU Perlindungan dengan hukuman 5-15 tahun penjara atau denda 5 milliar.

Jika kita merujuk pada peraturan yang ada mungkin hanya sebagian pelaku saja yang merasa jera dengan hukuman yang diterima. Bahkan hukum kebiri yang menjadi pilihan pun belum tentu memberikan efek jera pada pelaku, mengingat kasus yang serupa sudah menjamur di tanah air.

Dari sini, dapat kita lihat bahwa hukuman yang ada saat ini belum bisa menjadi solusi bagi problematika yang ada ditengah-tengah masyarakat. Ketika kasus kriminal kian hari semakin meningkat justru membuktikan kepada kita bahwa sistem yang ada saat ini sangatlah lemah, belum mampu melindungi masyarakat.

Berbagai faktor penyebab masih maraknya kasus kekerasan terhadap anak ini menunjukkan adanya kegagalan sistemis dari sistem kapitalisme sekuler melindungi keluarga dan anak-anak. Akibat, sekulerisme inilah dimana konsep hidup yang meniadakan peran agama dalam penetapan kebijakan negara.  Kita butuh sistem kehidupan lain yang lebih melindungi, mengayomi dan meminimalkan kasus kekerasan, khususnya terhadap anak.

Jika kita menilik pada hukum Islam, di dalam Islam kasus pemerkosaan bisa dikenakan hukum perzinahan. Sedangkan korban tidak dikenai hukuman karena dalam keadaan terpaksa dan terdzalimi. Sedangkan pelaku dihukum dengan hukuman cambuk 100 kali kemudian diasingkan selama satu tahun bagi yang belum menikah dan hukum rajam sampai mati bagi yang sudah menikah.

Bahkan hukum qisas dijatuhkan kepada pelaku yang mencederai dan membunuh korbannya. Tidak ada keringanan atau tawar menawar sekalipun bagi pelaku. Hukuman seperti ini bisa memberikan efek jera, bukan hanya pada pelakunya saja tapi pada masyarakat sekitar juga. Sehingga kasus yang sama bisa diminimalisir dengan adanya tindakan hukum yang tegas dan tuntas.

Bahkan di dalam Islam ada peraturan hidup berumahtangga baik itu dengan orangtua kandung bahkan dengan orangtua sambung sekalipun. Jika kepala keluarga memiliki pemahaman yang baik terkait agama Islam dan mengatur kehidupan berkeluarganya dengan Islam maka kasus kriminalitas dalam keluarga tidak akan pernah terjadi. Karena jelas tujuan dari berkeluarga adalah untuk meraih ridho Allah dan bisa bersama-sama kembali di syurga-Nya.

Membentuk  keluarga yang Islami jelas harus didukung oleh penguasa yang memiliki daya untuk memberikan edukasi kepada para calon kepala keluarga dan calon ibu terkait pentingnya ilmu agama, pentingnya menerapkan syari’at Islam didalam kehidupan sehari-hari.

Wallahu’alam