Sigapnews.co.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyoroti adanya ketimpangan infrastruktur pendidikan. Temuan ini ia dapatkan saat mengecek infrastruktur pendidikan di berbagai dalam kunjungan kerja. Pak Jokowi kemudian membandingkan pembangunan pendidikan di kabupaten dengan kota. Menurutnya, ketimpangan ini perlu menjadi perhatian Menteri Pendidikan, Nadiem Anwar Makarim.

"Saya bandingkan dengan SMK yang ada di kota, memang gap-nya sarana prasarana sangat jauh berbeda, dan itu tugasnya menteri pendidikan," kata Jokowi pada peringatan Hari Guru dan HUT ke-78 PGRI di Jakarta, dikutip dari CNN Indonesia, Sabtu (25/11/2023).

Pendidikan, sebagai fondasi kemajuan suatu bangsa, senantiasa menjadi sorotan utama dalam upaya pemerintah untuk mencapai pemerataan. Pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengenai belum meratanya penyebaran infrastruktur pendidikan menjadi titik fokus pembahasan ini. Sebagai isu krusial, tantangan utama muncul di tengah para pendidik yang harus beradaptasi dengan perkembangan teknologi.

Guru, sebagai pilar utama dalam mentransfer pengetahuan kepada generasi muda, kini menghadapi beban berat terkait teknologi. Keberhasilan pembelajaran jarak jauh, yang semakin dominan di tengah pandemi, sangat tergantung pada ketersediaan teknologi terkini. Sayangnya, realitas di lapangan menunjukkan bahwa tidak semua guru di Indonesia memiliki akses yang sama terhadap fasilitas tersebut.

Pentingnya pemerataan akses teknologi ini bukan hanya soal kesejahteraan para pendidik, tetapi juga berkaitan erat dengan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Infrastruktur pendidikan yang merata di seluruh pelosok negeri menjadi fondasi untuk mencetak sumber daya manusia yang kompeten dan berdaya saing global.

Pemerintah sering kali dihadapkan pada kritik terkait alokasi dana untuk infrastruktur pendidikan yang rendah merujuk kepada Riset International Institute for Management Development (IMD) terkait World Talent Ranking (WTR) 2023 menunjukkan alokasi dana pendidikan dan anggaran pendidikan per siswa di Indonesia masih rendah. Posisi Indonesia berada di peringkat 9 dari bawah dunia. Data anggaran pemerintah menunjukkan bahwa sejumlah besar dana dialokasikan untuk sektor lain, dalam sistem yang selalu mencari keuntungan ini anggaran untuk pendidikan seringkali terabaikan. Hal ini dapat dianggap sebagai bukti bahwa pemerintah kurang serius dalam mengemban tanggung jawabnya terhadap pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur pendidikan.

Kondisi infrastruktur pendidikan yang kurang memadai dapat memiliki dampak signifikan terhadap kualitas pendidikan. Gedung sekolah yang rusak, kurangnya fasilitas belajar, dan minimnya sumber daya pendidikan dapat merugikan peserta didik dan menghambat proses pembelajaran. Oleh karena itu, keterbatasan dana yang dialokasikan untuk infrastruktur pendidikan menciptakan tantangan nyata dalam mencapai standar pendidikan yang memadai.

Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk memperhatikan kembali prioritas anggaran dan memberikan perhatian yang lebih serius terhadap infrastruktur pendidikan. Melalui peningkatan alokasi dana dan implementasi kebijakan yang mendukung pembangunan infrastruktur pendidikan yang berkualitas, pemerintah dapat membuktikan komitmennya untuk meningkatkan mutu pendidikan dan memastikan masa depan yang lebih cerah bagi generasi mendatang.

Pemerintah harus menjadikan persoalan pendidikan sebagai prioritas utama, mencakup segala aspeknya mulai dari penyediaan sarana dan prasarana hingga pengembangan kurikulum yang responsif terhadap kebutuhan zaman. Ketidaksetaraan dalam ketersediaan infrastruktur pendidikan harus diatasi agar setiap anak bangsa memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan berkualitas.

Sementara itu, dalam Islam, sebagai agama yang mencakup seluruh aspek kehidupan, memberikan pijakan yang jelas terkait dengan pentingnya pendidikan. Dalam perspektif Islam, pendidikan dianggap sebagai kebutuhan pokok yang menjadi tanggung bersama bukan hanya individu atau tenaga pendidik saja.

Prinsip ini tidak hanya menekankan pada aspek intelektual, tetapi juga pada akhlak dan aqidah yang harus tertanamkan pada diri setiap manusia agar menjadi generasi yang sesuai dengan moral agamanya, Islam. Hal ini tidak bisa dilakukan dari satu pihak saja, melainkan harus dilakukan oleh pihak yang memang memiliki hak kuasa untuk mengatur infrastruktur dan mengendalikan sistem pendidikan, yaitu pemerintah.

Salah satu bentuk implementasi tanggung jawab Pemerintah dalam ranah pendidikan adalah pemenuhan sarana dan prasarana secara merata, berkualitas, dan gratis. Konsep ini menggambarkan bahwa akses pendidikan tidak boleh menjadi hak terbatas, melainkan merupakan hak setiap warga negara.

Dengan demikian, Islam mendorong pemerintah untuk memberikan perhatian serius terhadap pembangunan infrastruktur pendidikan yang merata, demi menciptakan masyarakat yang terdidik, adil, dan berkualitas. Perspektif Islam dalam masalah ini turut memberikan pijakan kuat. Pendidikan dianggap sebagai salah satu kebutuhan utama.

Dengan demikian, kita tidak hanya berbicara tentang pemerataan infrastruktur pendidikan sebagai tuntutan zaman, tetapi juga sebagai kewajiban moral dan aqidah yang harus diperhatikan. Pemerintah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan pendidikan perlu bersinergi untuk menjawab pertanyaan kapan pemerataan infrastruktur pendidikan akan terwujud. Pendidikan yang merata adalah investasi terbaik untuk masa depan bangsa dan kemajuan bersama.