Peran Wakil Rakyat dalam Konteks Sistem Politik Saat Ini

SIGAPNEWS.CO.ID - Selepas ditetapkan sebagai pemenang pemungutan suara Pilpres 2024, Prabowo-Gibran memberikan sinyal akan merangkul lawan politiknya. Prabowo kemungkinan akan memiliki koalisi gemuk pendukung pemerintah. Ini satu hal yang sudah bisa diprediksi sejak masa Pemilu 2024. Tampaknya ia akan mengikuti jejak Presiden Joko “Jokowi” Widodo yang merangkul semua partai politik masuk ke koalisi pemerintah. Saat ini, 8 dari 9 parpol di parlemen telah menjadi pendukung pemerintahan (ruling coalition). (rri.co.id)

Anggota DPR, sebagai wakil rakyat, memiliki tanggung jawab besar dalam menyampaikan aspirasi masyarakat dan merumuskan undang-undang yang mengatur kehidupan masyarakat dan negara. Namun, fakta yang terjadi saat ini menunjukkan adanya banyak hubungan yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Di tengah situasi politik yang didominasi oleh koalisi tanpa adanya oposisi yang signifikan, pertanyaan muncul dalam benak masyarakat, siapa yang sebenarnya berpihak pada kami?

Jika kita telusuri lebih detail bahwa pemilihan wakil rakyat seringkali dipengaruhi oleh kekayaan, ketenaran atau posisi jabatan, bukan pada kemampuan atau integritas calon. Berjalannya politik yang transaksional mengaburkan tujuan utama perwakilan rakyat, yaitu melayani dan memberikan masyarakat kebutuhan yang diperlukan. Hal ini menjadikan suara rakyat sering kali terabaikan, dan kemampuan mereka untuk melawan ketidakadilan semakin berkurang.

Rangkaian proses politik yang bersifat transaksional ini memberi kesempatan bagi kepentingan individu atau kelompok untuk lebih diperhatikan ketimbang aspirasi masyarakat. Akibatnya, banyak calon yang terpilih tidak memiliki kualifikasi yang sesuai untuk mewakili suara rakyat, sehingga kualitas perwakilan dan keadilan dalam pengambilan keputusan menjadi diragukan. Hal ini dapat menyebabkan masyarakat merasa terabaikan dari proses politik dan mengurangi kepercayaan terhadap lembaga pemerintahan.

Dalam sistem politik saat ini, ada kelompok yang disebut oposisi, berfungsi untuk mengawasi, mengkritisi, dan memberikan alternatif terhadap kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Oposisi memainkan peran penting dalam memastikan tanggung jawab dan transparansi, serta mewakili suara masyarakat yang mungkin tidak terwakili oleh pemerintah.

Dalam banyak sistem demokrasi, keberadaan oposisi yang kuat dianggap penting untuk menjaga keseimbangan kekuasaan dan mendukung demokrasi yang sehat. Namun pada faktanya sekarang, siapa yang benar-benar membela kepentingan rakyat ketika semuanya berada dalam satu barisan? Koalisi ataupun opisisi ini sering kali lebih mengutamakan kepentingan suatu elite saja daripada aspirasi masyarakat. Akibatnya, suara rakyat sering kali terabaikan, dan mereka merasa tidak memiliki kekuatan untuk melawan ketidakadilan yang terjadi di sekitar mereka.

Berbeda dengan sistem yang ada, Islam memiliki pendekatan yang baik dalam mengatur perwakilan rakyat. Dalam Islam, terdapat konsep Majelis Ummah, yang berfungsi sebagai wakil rakyat yang dipilih langsung oleh masyarakat. Anggota Majelis Ummah berperan sebagai perwakilan umat, dengan tugas utama menyampaikan aspirasi tanpa memiliki wewenang untuk merumuskan aturan. Pendekatan ini memastikan bahwa aspirasi masyarakat tetap menjadi prioritas, tanpa adanya intervensi kepentingan politik yang berpotensi merugikan.

Pemerintahan dalam Islam berlandaskan pada prinsip syariah yang menekankan keadilan, transparansi, dan pertanggung jawaban, tidak hanya kepada Rakyat tapi juga kepada Allah SWT. Dalam sistem ini, pemimpin diharapkan memiliki dedikasi terhadap nilai-nilai agama, serta berperan sebagai pelayan bagi masyarakat yang sesungguhnya.

Salah satu aspek pentingnya adalah keberadaan Majelis Ummah, yang berfungsi sebagai wakil rakyat untuk menyampaikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat, meskipun tidak memiliki kekuasaan untuk merumuskan undang-undang. Selain itu, prinsip musyawarah atau syura sangat ditekankan, di mana keputusan diambil melalui diskusi dan konsultasi antara pemimpin dan masyarakat belandaskan Syariat Islam. Dengan tujuan mencapai keadilan sosial dan kesejahteraan, pemerintahan dalam Islam berfokus pada perlindungan hak asasi manusia serta tanggung jawab pemimpin kepada rakyat dan Allah.

Penting untuk merefleksikan kembali bagaimana perwakilan rakyat dapat berfungsi secara optimal dan benar-benar menjadi suara rakyat. Perlu ada upaya untuk memperkuat mekanisme pemilihan yang transparan dan adil, serta mengembalikan fokus pada kepentingan publik, bukan kepentingan individu atau kelompok tertentu.